TIMES BONTANG, BONTANG – dir="ltr">Wali Kota Bontang Basri Rase melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah proyek konstruksi di lapangan Hop I Badak LNG dan proyek penanganan banjir, Senin (25/11/2024)

Terdapat sejumlah pembangunan kantor di Hop I antara lain berupa pembangunan Rumah kreasi milenial, kantor PKK, Baznas dan Bawaslu Bontang.

Di lokasi ini, Basri Rase menemukan progres yang terbilang relatif kecil pada proyek pembangunan gedung Baznas Bontang.

Dari laporan yang ia terima, Basri menilai progres pengerjaan berjalan cukup lamban.

Ia pun meminta kepada pihak terkait untuk memastikan pengerjaan proyek selesai tepat waktu.

Sidak Pembangunan gedung kantor di Lapangan Hop I Bontang (FOTO: Kusnadi/TIMES Indonesia)

"Saya tidak ingin hanya mendengar laporan di atas kertas. Dengan turun langsung, saya bisa melihat kendala yang dihadapi, baik dari sisi pengawas maupun kontraktor. Hal ini penting untuk memastikan semua berjalan sesuai target," tegas Basri.

Tak hanya di Hop I, pria yang pernah menjadi anggota DPRD Bontang itu menemukan hal yang sama dalam proyek penerapan Sungai Api-api dan Jalan Ahmad Yani.

Khusus proyek pelebaran parit di Jalan Ahmad Yani progres masih 60 persen. Sementara,Basri Rase mengkhawatirkan kondisi cuaca yang tidak menentu dan waktu yang terasa makin dekat.

Selain itu, Basri menemukan, pengawasan dan efisiensi jam kerja masih menjadi persoalan di beberapa titik proyek yang dikunjunginya.

Ia menyebut jam kerja kontraktor yang berlangsung hingga sore hari menjadi salah satu penyebab lambatnya progres proyek. Ia meminta jam kerja ditambah sesuai kebutuhan percepatan penyelesaian proyek. 

"Saya minta mereka menambah jam kerja hingga malam dan memperbanyak tenaga kerja. Ini untuk mengejar deviasi progres yang saat ini sekitar 10 persen," ujar Basri. 

"Mumpung cuaca sedang mendukung, jadi bisa dimanfaatkan untuk mendukung percepatan pekerjaan," tambahnya.

Tak hanya itu, Basri mengingatkan agar pengawas proyek lebih tegas dalam memberikan teguran kepada kontraktor yang tidak bekerja sesuai kesepakatan. 

Teguran tertulis dinilai penting untuk menjadi dokumen resmi jika terjadi persoalan di kemudian hari.  

Dalam sidaknya, Basri juga menginstruksikan kepada kepala dinas terkait untuk menyusun laporan tertulis mengenai kendala yang dihadapi di lapangan. 

"Laporan ini harus disampaikan paling lambat dua hari ke depan, sehingga dapat dievaluasi secara menyeluruh pada rapat akhir pekan," tegas Basri Rase. (*)