BONTANG – Suasana tenang di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang mendadak riuh pada Rabu (4/2/2026) pagi.

Sebanyak 112 Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru yang tengah mengikuti agenda evaluasi pasca Pelatihan Dasar (Latsar) dikejutkan dengan kedatangan tim gabungan dari Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Bontang untuk menjalani tes urine mendadak. 

Langkah 'senyap' ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Bontang dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari penyalahgunaan narkotika. Berikut adalah poin-poin penting dari kegiatan tersebut: 

Target Pemeriksaan menyasar pada para CPNS yang baru saja diangkat menjadi PNS sebagai syarat mutlak integritas aparatur negara.

Kepala BNN Bontang Lulyana Ramdhani mengungkapkan upaya pihaknya bersama Pemerintah Kota Bontang dalam menjaga Suasana sehat dan  tenang di lingkungan pemerintah kota Bontang.

Baca juga

Revisi UU Hak Cipta Jangan Sampai Membatasi Kreativitas dan Kebebasan Berekspresi

“Tes urine ini atas permintaan BKPSDM Bontang kepada mereka para PNS baru, ini langkah baik untuk menjaga lingkungan kerja yang sehat dan produktif di Pemerintah Kota Bontang “ucapnya.

Ia mengatakan hasil tes menunjukkan 100 persen negatif, artinya seluruh PNS yang diperiksa dinyatakan bersih dari zat terlarang.

Sekali lagi Kepala BNNK Bontang yang kerap disapa Wawan itu menegaskan bahwa pemeriksaan ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai langkah preventif dan deteksi dini guna memastikan ASN Bontang memiliki kredibilitas tinggi. 

“Semoga pemeriksaan ini menjadi gerakan bersama dalam menjaga kinerja ASN agar tetap solid dan sehat terbebas dari narkoba,”harapnya.

Baca juga

Jamin Ruang Bagi UMKM, HIPMI Bontang Bersiap Gelar Muscab

Pemeriksaan serupa terus digalakkan di berbagai instansi Pemerintah Kota Bontang guna memastikan visi kota yang hebat dan bebas narkoba tetap terjaga. 

Kepala BKPSDM Kota Bontang, Sudi Priyanto, menyampaikan bahwa tes urine yang diikuti 112 orang itu dikabarkan 2 orang berhalangan hadir karena sedang dinas luar.

“Tes urine ini sebagai upaya pencegahan sekaligus pengawasan internal guna menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih dan sehat. Kami berharap tidak ada ASN yang hasilnya positif,” kata Kepala BKPSDM Sudi Priyanto. (*)