TIMES BONTANG, MALANG – Dekan FISIP Universitas Islam Raden Rahmat Malang (Unira Malang) , Husnul Hakim Sy, MH, menilai berbagai aksi massa ini punya makna krusial dan mendalam, yang tidak bisa dipandang sekadar luapan emosi rakyat.

Gelombang aksi demonstrasi dalam dua hari berturut-turut di berbagai titik strategis kota memang kembali menjadi sorotan publik.

Ribuan massa yang turun ke jalan, menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

“Demonstrasi dua hari berturut-turut ini jelas menunjukkan adanya akumulasi kekecewaan publik. Ini bukan sekadar reaksi spontan, melainkan bentuk konsistensi rakyat yang merasa aspirasinya tidak pernah diakomodasi,” tegas Husnul Hakim, kepada TIMES Indonesia, Minggu (31/8/2025). 

Menurut Husnul, ada beberapa aspek penting yang bisa ditangkap dari gelombang aksi tersebut.

Dekan FISIP Universitas Islam Raden Rahmat (Unira) Malang, Husnul Hakim Syadad. (FOTO: Amin/TIMES Indonesia)

Pertama, munculnya krisis kepercayaan terhadap elite politik. Kedua, kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi yang dirasa semakin memberatkan. Ketiga, sebagai tuntutan kuat terhadap keadilan sosial yang semakin jauh dari realitas.

“Pesan simbolik dari demonstrasi ini sangat jelas: legitimasi kekuasaan bukan semata soal prosedur elektoral, tapi ditentukan sejauh mana pemerintah mampu mendengar dan memenuhi suara rakyat,” tambah pria yang juga pemerhati kebijakan dan praktisi hukum ini. 

Husnul juga menjelaskan, fenomena demonstrasi ini tidak bisa dilepaskan dari konteks politik nasional yang tengah mengalami polarisasi dan fragmentasi.  Menurutnya, kelemahan dari sistem representasi politik membuat rakyat merasa semakin jauh dari pengambil kebijakan. 

"Partai politik yang seharusnya menjadi saluran aspirasi, dalam banyak kasus justru lebih sibuk mengamankan kepentingan elite ketimbang memperjuangkan kepentingan rakyat," tandasnya. 

Ketika lembaga formal gagal memainkan peran sebagai penyambung suara rakyat, lanjut Husnul, maka jalanan menjadi ruang alternatif untuk mengekspresikan suara politik masyarakat. Aksi demonstrasi ini adalah gejala klasik pada demokrasi yang mengalami krisis kepercayaan.

Ia juga menilai, kondisi ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Demonstrasi bukan hanya sekadar perlawanan, melainkan indikator dari fondasi legitimasi kekuasaan mulai rapuh. 

Dalam teori politik, menurutnya legitimasi adalah prasyarat utama keberlanjutan kekuasaan. Begitu legitimasi runtuh, sekuat apapun instrumen formal negara tidak akan mampu menahan gelombang protes rakyatnya. 

“Jika gejala ini terus berlanjut, potensi delegitimasi pemerintah akan semakin nyata. Ini bukan hanya soal kebijakan tertentu, tapi menyentuh inti kepercayaan publik terhadap sistem politik secara keseluruhan,” paparnya.

Menurut Husnul, jika pemerintah tetap menutup mata, maka gelombang aksi bisa berkembang menjadi gerakan sosial yang lebih luas dan berkelanjutan.  “Kita bisa belajar dari pengalaman sejarah, ketika akumulasi kekecewaan publik tidak direspons dengan kebijakan substantif, maka yang lahir adalah instabilitas politik,” ujarnya.

Sebaliknya, kata Husnul, pemerintah masih memiliki ruang untuk meredam potensi eskalasi. Dialog yang terbuka, transparan, dan berorientasi pada solusi bisa menjadi pintu masuk untuk membangun kembali kepercayaan publik.

“Demonstrasi bisa menjadi kanal produktif jika dijawab dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Tapi jika diabaikan, ia akan berubah menjadi simbol perlawanan yang lebih besar dari sekadar protes jalanan,” tutupnya. (*)