TIMES BONTANG, SAMARINDA – Prihatin dengan kebijakan pusat dalam pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kaltim, menjadi perhatian serius bagi Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kaltim.

Upaya itu tertuang dalam diskusi publik yang mengangkat tema “Perjuangan Keadilan Fiskal” di Graha Pergerakan, Minggu (5/10/2025). 

Dalam diskusi Ketua Ikatan Almumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kaltim Syafrudin menekankan pentingnya gerak bersama menyuarakan penolakan pemotongan DBH.

Meski disadari bahwa kondisi fiskal nasional kita saat ini sedang krisis. Sehingga Presiden mengambil langkah ekstrem dengan memangkas dan melakukan efisiensi anggaran, termasuk pemotongan dana DBH. 

“Kalau ini terus dibiarkan, daerah akan semakin tertinggal. Kita butuh sikap bersama, bukan jalan sendiri-sendiri,” ujar Syafrudin.

Politisi PKB itu menilai, pemangkasan DBH bisa berdampak langsung pada proyek pembangunan di Kaltim hingga transisi ekonomi menuju energi terbarukan juga butuh dukungan fiskal.

“Selama ini kita menyumbang dari sektor fosil, tapi sekarang diminta pindah ke energi hijau. Itu perlu biaya dan keadilan fiskal,” lanjutnya.

Diskusi juga menghadirkan tokoh-tokoh daerah. Anggota DPRD Kukar, Desman Minang, menyebut pemda harus lebih vokal.

“Kita ini daerah penghasil. Tapi giliran pembagian anggaran, kita yang paling ditekan,” ujarnya.

Ia menyatakan akan menyusun rekomendasi resmi dan mengawal isu ini hingga ke tingkat kementerian terkait.

“Dari aspek sosiologis, politik termasuk argumentasi hukum, kita akan mengawal soal ini,” tambah anggota DPR RI itu.

Sementara aktivis kebijakan publik Asman Azis menegaskan pentingnya tekanan politik ke pusat. Ia menilai kebijakan pusat tersebut tentu kontradiktif dengan upaya presiden dalam membentuk kelembagaan baru.

“Pemerintah pusat khususnya Presiden juga harus melakukan efisiensi. Saat ini pemerintah pusat (Presiden) sendiri sangat tidak efisien. Misalnya saja banyaknya kementerian dan lembaga baru yang dibentuk dan masing-masing ada wakil menterinya,” ungkapnya.

Asman memberikan masukan agar pemerintah daerah segera lakukan percepatan transformasi dan diversifikasi ekonomi, dan segera meninggalkan energi fosil, agar Kaltim juga tidak bergantung kepada dana bagi hasil. “Hendaknya pemerintah daerah sudah mengantisipasi untuk lakukan transformasi dan diversifikasi ekonomi bergantung dengan DBH,”ungkapnya.

Diskusi juga menghadirkan tokoh-tokoh daerah. Anggota DPRD Kukar, Desman Minang itu menyebut pemerintah daerah harus lebih vokal dalam mengawal isu ini, tentu akan berdampak pada pembangunan di Kabupaten kota.

“Kita ini daerah penghasil. Tapi giliran pembagian anggaran, kita yang paling ditekan,” ujarnya.

Diketahui Data KUA-PPAS 2026 menunjukkan alokasi DBH Kaltim diperkirakan turun drastis. Dari Rp6,9 triliun menjadi Rp1,5 triliun jika dipotong 78 persen. Angka itu dinilai tidak masuk akal bagi daerah penghasil migas dan batu bara. (*)