TIMES BONTANG, MALANG – Keberadaan Hotel Eka Mandiri yang berlokasi di Dusun Sengkaling, Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, menjadi sorotan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) JAYA Kabupaten Malang.

Hotel yang diduga merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Malang tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara optimal dan cenderung terbengkalai.

Ketua DPC GRIB JAYA Kabupaten Malang, Damanhury Jab, menilai kondisi itu sangat disayangkan mengingat letak hotel berada di jalur strategis penghubung Kota Malang dan Kota Batu. Kawasan tersebut dikenal memiliki mobilitas tinggi serta potensi besar di sektor pariwisata dan jasa.

“Jika memang betul hotel tersebut milik Pemerintah Kabupaten Malang, maka sudah seharusnya dioperasikan dengan baik agar tidak mubazir. Aset daerah jangan sampai dibiarkan terbengkalai tanpa kejelasan,” ujar Damanhury, Minggu (11/1/2026).

Menurutnya, aset strategis seperti hotel memiliki peluang besar untuk berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila dikelola secara profesional dan transparan. Terlebih, sektor perhotelan di wilayah Malang Raya terus menunjukkan perkembangan positif seiring meningkatnya aktivitas wisata dan ekonomi.

Damanhury juga menilai bahwa keterbatasan pemerintah daerah dalam pengelolaan tidak seharusnya menjadi alasan aset dibiarkan tidak produktif. Ia menyebut, skema kerja sama dengan pihak ketiga atau investor dapat menjadi solusi yang realistis.

“Tidak ada salahnya Pemkab Malang membuka skema kerja sama dengan investor atau pihak ketiga. Yang terpenting, aset tersebut hidup, bermanfaat, dan memberikan kontribusi nyata bagi daerah serta masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, GRIB JAYA Kabupaten Malang mendorong adanya keterbukaan informasi terkait status hukum, pengelolaan, serta rencana pemanfaatan Hotel Eka Mandiri agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.

Ia juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aset-aset daerah yang dinilai tidak produktif.

“Kami berharap pemerintah daerah tidak abai terhadap aset milik rakyat. Jangan sampai aset strategis justru menjadi beban, padahal bisa menjadi sumber PAD dan membuka lapangan kerja,” pungkas Damanhury. (*)