TIMES BONTANG, BONTANG – Pemerintah dan DPRD Bontang telah menyepakati alokasi anggaran untuk penanganan banjir di Kota Bontang sebesar Rp42,5 Miliar. Anggota DPRD Bontang, Nursalam menilai anggaran ini terlalu kecil dan tidak bisa mengatasi permasalahan yang ada.

Jika dihitung dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 senilai Rp 1.2 Triliun, maka terkoreksi prosentase nilai alokasi anggaran sebesar 5 Persen

Nilai tersebut menurut Politisi Golkar ini jauh dari amanat rekomendasi pansus banjir sebesar 10 persen. Diketahui persoalan banjir di kota Bontang tergolong cukup kompleks dan sistemati

“Nilai itu, sangat tidak mencukupi menyelesaikan persoalan banjir,” ucapnya.

Nursalam meminta agar komitmen pemerintah untuk menuntaskan persoalan banjir, tentunya dengan maksimalkan 10 persen APBD Bontang.

Anggota DPRD Bontang, Nursalam (Foto: Sekretariat DPRD Bontang)

“Sekarang ini hujan sebentar saja beberapa wilayah kita sudah terendam, dan yang dibully itu bukan hanya Wali Kota, DPRD juga karena dianggap tidak bekerja,” jelasnya.

Terkait hal itu Wali Kota Bontang, Basri Rase mengatakan menuntaskan masalah banjir tetap menjadi program prioritas pemerintah.

Khusus tahun depan fokus pemerintah kota pada perencanaan Detail Engineering Design (DED) dan pembebasan lahan. Seiring itu juga pihaknya menyelesaikan titik rawan banjir dengan penyelesaian drainase pemukiman.

“Kami berupaya menambah nilai alokasi penanganan banjir Kota Bontang, supaya kegiatannya bisa dilakukan bersamaan secara menyeluruh,” jelas Basri Rase (d)