TIMES BONTANG, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tidak hanya berfokus pada peningkatan investasi besar, tetapi juga membuka ruang luas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk tumbuh bersama melalui skema kemitraan strategis.

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif, DPMPTSP Bontang tahun ini tengah merancang program pengembangan iklim penanaman modal yang mengedepankan insentif dan kemudahan bagi investor dengan syarat adanya keberpihakan terhadap sektor UMKM.

Kepala DPMPTSP Bontang, Muhammad Aspianur menjelaskan bahwa dalam penyusunan kebijakan ini, keberpihakan pada pengusaha lokal menjadi salah satu indikator utama bagi investor yang ingin menerima insentif dari pemerintah.

“Kami ingin memastikan bahwa investasi yang masuk tidak hanya membawa modal besar, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi pelaku usaha lokal dan tenaga kerja di Bontang,” ungkapnya, Kamis (29/5/2025). 

Salah satu langkah konkret adalah penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang akan menjadi acuan teknis pemberian insentif penanaman modal. Investor yang menjalin kemitraan dengan UMKM lokal, menyerap tenaga kerja asli daerah, atau menanamkan modal di sektor-sektor strategis akan mendapatkan prioritas.

Program ini tidak hanya berbasis pada kepentingan ekonomi semata, melainkan juga dirancang berbasis data dan kajian akademik yang dituangkan dalam naskah akademik dan dokumen strategis seperti Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).

“Dengan pendekatan berbasis analisis kebutuhan dan kondisi lokal, kami berharap kebijakan ini mendorong terbentuknya ekosistem usaha yang saling mendukung antara investor besar dan pelaku UMKM,” lanjut Aspianur.

Selain regulasi, DPMPTSP Bontang juga tengah memfasilitasi kemitraan dunia usaha dengan pemerintah daerah. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat keterlibatan UMKM dalam rantai pasok industri dan menciptakan lapangan kerja baru bagi warga Bontang.

Langkah ini menjadi wujud nyata bahwa kebijakan investasi bukan sekadar soal angka, melainkan bagaimana modal yang masuk mampu membangun pondasi ekonomi lokal yang lebih kokoh, adil, dan berkelanjutan. (*)