TIMES BONTANG, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang menegaskan komitmennya dalam menciptakan iklim investasi yang ramah lingkungan. Salah satu instrumen penting yang terus didorong adalah kepemilikan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) bagi pelaku usaha.

Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang, Muhammad Aspiannur, SKKL tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab lingkungan dari dunia usaha.

“SKKL menunjukkan bahwa sebuah kegiatan usaha tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Ini bukan sekadar formalitas, tapi bentuk nyata komitmen terhadap kelestarian,” jelas Aspiannur.

Ia menilai, kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban ini akan berdampak langsung pada kepastian hukum dan keberlanjutan investasi. Tanpa SKKL, operasional sebuah usaha tidak hanya berisiko dihentikan, tapi juga bisa menimbulkan kerugian jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat.

Seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan, Pemkot Bontang melalui DPMPTSP terus mendorong pelaku usaha agar lebih proaktif dalam mengurus SKKL. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan ekosistem investasi yang sehat, aman, dan berwawasan lingkungan.

“Kalau pelaku usaha patuh sejak awal, tidak hanya mereka yang diuntungkan. Kota ini juga terlindungi dari potensi kerusakan lingkungan,” imbuhnya.

Dengan memperkuat penerapan regulasi lingkungan seperti SKKL, Bontang berharap bisa menjadi kota yang ramah investasi tanpa mengorbankan kelestarian alam. (d)