TIMES BONTANG, TENGGARONG – Transmigrasi merupakan program Pemerintah yang diterapkan untuk mengatasi masalah kependudukan. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang menjadi daerah pelaksana program transmigrasi, terbukti dengan banyaknya daerah trans yang berada hampir di setiap kabupaten di Kaltim. Diantaranya adalah Kutai Kartanegara. Menurut ketua Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK Kutai Kartanegara, H. Marwan, kerukunan antar umat, suku dan ras yang ada di Kutai Kartanegara telah terjalin sudah sejak lama.

Kabupaten yang memiliki luas wilayah 27.263,10 km² dan luas perairan sekitar 4.097 km² ini memiliki beberapa pemukiman transmigrasi yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, NTB dan NTT, serta Sulawesi Selatan.

Menurutnya hampir sebagian besar wilayah di Kukar terdapat suku lain di luar penduduk asli, semisal suku Banjar, Jawa, Bugis, Sasak, Mandar, Madura, Buton, dan Timor. Untuk penduduk asli yakni suku Kutai dan Dayak

"Kami sering melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mensinergikan berbagai informasi dalam membina dan memelihara ketentraman maupun ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya isu-isu yang dapat memecahbelah keutuhan bangsa khususnya di wilayah Kukar," ujarnya saat disambangi awak timesindonesia di kediamannya

Ia menceritakan peristiwa beberapa waktu lalu saat terjadi tindak pidana pembunuhan oleh salah seorang warga yang dipicu oleh masalah pribadi, yang akhirnya membawa nama suku. Namun, lanjutnya, pihak kepolisian dan juga FPK berhasil meredam terjadinya pertikaian tersebut. 

"Zaman sekarang kan penyebaran informasi sangat cepat dan mudah sehingga untuk menyebarkan informasi yang dapat memicu pertikaian pasti akan cepat menyebar, maka dari itu FPK dan pemerintah serta pihak kepolisian berusaha untuk mencegah sedini mungkin terjadinya hal tersebut," tambahnya

Marwan merinci, terdapat 22 paguyuban yang bergabung di FPK Kutai Kartanegara, saat ini pihaknya membentuk FPK hingga ketingkat desa.

"Saat ini kami sedang melakukan pendataan dan juga mapping potensi kerawanan, oleh karena itu FPK dibentuk hingga tingkat desa," rincinya

Hindari kesenjangan sosial dengan peningkatan SDM

Kutai Kartanegara terkenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah, diantaranya minyak bumi, gas dan batu bara. Hal itu terbukti dengan banyaknya perusahaan tambang dan minyak di Kukar. Selain itu di bidang perkebunan sawit, terdapat beberapa perusahaan sawit skala besar yang ada di Kukar.

Marwan menjelaskan daerah trans sebagian besar merupakan daerah pertanian dan perkebunan, baik dikelola sendiri maupun oleh perusahaan. Namun terdapat pula perusahaan batu bara, minyak dan gas. Ditambahkan Marwan, isu-isu lainnya yang dapat memercikkan api adalah isu kesenjangan sosial pasalnya perusahaan yang ada juga merekrut karyawan dari luar daerah.

"Isu tenaga kerja ini kan sangat sensitif juga, apalagi jika disekitar lokasi perusahaan banyak orang daerah yang hanya jadi penonton. Makanya kita berkoordinasi dengan pihak pemerintah dan perusahaan untuk mengadakan pembinaan dan pelatihan sesuai skill yang dibutuhkan," ungkap mantan wakil ketua DPRD Kukar ini

Rapat kordinasi paguyuban

Pada tahun 2020 lalu, tambahnya, FPK melakukan kunjungan di 18 kecamatan untuk melakukan kegiatan yang dibagi dalam 2 sesi yakni sosialisasi yang melibatkan peran serta paguyuban dan penyuluhan kepada pemuda setempat untuk menyamakan langkah persepsi dan pola pikir, pola sikap, pola tindak lanjut terhadap setiap permasalahan yang timbul di tengah masyarakat. Serta meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam usaha menciptakan situasi aman, kondusif dan tertib di wilayah Kukar.

"Rakor ini dapat menjadi forum diskusi antara jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mensinergikan berbagai informasi dalam membina dan memelihara ketentraman maupun ketertiban masyarakat," tambah Ketua DPD Partai Nasdem Kukar ini.

Ia berharap agar FPK dapat menjadi wadah untuk menambah pengetahuan dan wawasan, mengoptimalkan kesadaran berbangsa dan bernegara dangan landasan pembauran dan kerukunan antar umat beragama, adat dan budaya.

"Dengan adanya pembauran kebangsaan ini semoga dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, saling menghargai, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa." harapnya mewakili FPK Kukar.(*)