TIMES BONTANG, BANYUWANGI – Jika di Jawa Barat ada Kang Dedi Mulyadi (KDM), di Surabaya ada Wakil Wali Kota Armuji (Cak Ji) maka Kabupaten Banyuwangi punya Michael Edy Hariyanto, SH MH.

Demi mengawal roda pemerintahan berjalan baik dan hak-hak masyarakat terpenuhi, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi sekaligus Ketua Partai Demokrat Banyuwangi tersebut menyatakan perang melawan oknum yang merugikan rakyat Bumi Blambangan.

“Sudah saatnya Banyuwangi berbenah. Banyuwangi terkenal di mana-mana. Tapi ada oknum-oknum yang merusak kabupaten Banyuwangi, merugikan dan mengganggu rakyat Banyuwangi. Saya akan turun sendiri,” tegasnya, Minggu (13/4/2025).

Pernyataan keras ini dilontarkan Michael menyusul adanya instruksi dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) agar seluruh jajaran kader partai berlambang Mercy mem-backup program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).

Meliputi program Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di bawah naungan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak. Dan program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, di bawah naungan Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Wakil Bupati Mujiono.

Dan kebetulan, baik Prabowo-Gibran, duet Khofifah-Emil, maupun pasangan Ipuk-Mujiono, semua diusung oleh Partai Demokrat.

Dari sudut pandang Michael, permasalahan dan kegaduhan masyarakat yang kerap muncul di Banyuwangi, salah satunya disebabkan oleh unggahan media sosial (medsos) yang terindikasi berisi hoaks dan ujaran kebencian.

“Seperti yang sering diposting oleh akun medsos TikTok IWB dan Pasopati, diduga banyak berisi hoaks dan ujaran kebencian,” beber Michael.

Diakui, kedua akun medsos tik tok tersebut beberapa kali menyerang dan menyudutkan dirinya. Baik secara pribadi, sebagai Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, maupun sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi.

Tak hanya itu, akun medsos TikTok IWB dan Pasopati, juga sempat mengumbar Bupati dan pejabat di lingkungan Pemkab Banyuwangi.

“Saya tidak kenal IWB dan Pasopati, saya tidak pernah mengusik mereka. Kalau untuk kepentingan saya pribadi, mohon maaf saya tidak melayani. Tapi ini karena perintah. Karena ini sudah mengganggu pemerintahan dan mengganggu rakyat Banyuwangi, Saya akan turun sendiri,” katanya.

Minggu (13/4/2025) hari ini, Michael yang sedang menghadiri acara Halal Bihalal DPP Partai Demokrat di Jakarta, mendapat informasi dari Sekretaris dan Bendahara DPC Partai Demokrat Banyuwangi, Julisetyo Puji Rahayu dan Emy Wahyuni Dwi Lestari, bahwa sejumlah simpatisan serta kader banyak yang merasa tidak terima.

“Dulu saya berfikir untuk mengabaikan apa yang dilakukan oleh kedua akun medsos tersebut, namun karena kini saya sudah mendapat perintah dari Mas Ketum AHY, kini saya perintahkan kepada seluruh kader, pengurus dan Fraksi, untuk melawan,” ujar Michael.

“Dan saya sebagai pimpinan DPRD Banyuwangi, meminta kepada Bapak Kapolresta Banyuwangi bertindak, agar oknum seperti ini jangan dibiarkan,” tambah Michael.

Sebagai bukti keseriusan untuk melakukan perlawanan, rencananya Michael sediri akan melapor ke Polresta Banyuwangi.

“Bukan saya membela yang salah, tetapi opini-opini yang dilontarkan dalam medsos itu menyerang pribadi. Menyerang pemerintahan yang belum tentu ada kesalahannya. Dan jika dibiarkan bisa membuat masyarakat tidak percaya kepada pemerintahan. Tidak percaya kepada kepolisian,” paparnya.

Upaya ini dilakukan bukan sebagai bentuk anti kritik. Tapi justru sebagai dukungan terhadap kalangan aktivis, akademisi dan masyarakat yang selama ini aktif melakukan kritik dengan cara santun serta solutif. Bukan kritik yang menjurus personal dan membuat Banyuwangi tidak kondusif.

“Saya tidak membatasi aktivis LSM, ormas-ormas untuk mengkritik pemerintah, khususnya Kabupaten Banyuwangi, tidak. Kalau kritik itu membangun, silahkan. Saya juga akan mendukung dan berbicara kepada Bupati,” cetusnya.

Pria yang baru menjabat sebagai Ketua Komite Fraksi Partai Demokrat (Komite FPD) DPRD Kabupaten Kota DPP Partai Demokrat masa bakti 2025-2030 ini menegaskan. Apa yang dia lakukan semata-mata untuk menjaga kondusifitas dan ketentraman masyarakat Banyuwangi. Serta memastikan program pembangunan bisa berjalan dengan baik.

Ketika dalam pelaksanaan program pemerintah dianggap melenceng, kritik dipersilahkan. Dan karena negara Indonesia negara hukum, jalur hukum lebih mulia dibanding ujaran kebencian di medsos.

“Karena ketika Banyuwangi tidak kondusif dan banyak gangguan, yang rugi adalah masyarakat Banyuwangi sendiri,” tutup Michael. (*)