Berita

Amerika Serikat Menimbang Pembatalan Kesepakatan Penjualan Senjata ke Arab Saudi

Sabtu, 27 Februari 2021 - 06:45
Joe Biden Menimbang Pembatalan Kesepakatan Penjualan Senjata ke Arab Saudi Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. (FOTO:Reuters)

TIMES BONTANG, JAKARTA – Pemerintahan Presiden AS Joe Biden sedang mempertimbangkan pembatalan kesepakatan senjata dengan Arab Saudi yang sudah ditandatangani presiden sebelumnya, Donald Trump.

Persis, pada saat Joe Biden dilantik sebagai presiden pada 20 Januari 2021, Donald Trump menandatangani perjanjian dengan UEA atas pembelian 50 pesawat tempur F-35, 18 drone bersenjata, dan peralatan pertahanan lainnya senilai 23 miliar dolar AS.

Namun pemerintahan Presiden Joe Biden mempertimbangkan kembali hal itu karena berkaitan dengan soal hak asasi manusia.

Dilansir Reuters, pemerintahan Biden sedang mengkalibrasi ulang hubungannya dengan Arab Saudi, negara yang memiliki masalah hak asasi manusia yang parah tetapi juga merupakan salah satu sekutu terdekat AS dalam melawan ancaman yang ditimbulkan oleh Iran.

Empat sumber Reuters yang mengetahui pemikiran pemerintah mengatakan,  setelah menghentikan kesepakatan senjata senilai setengah miliar dolar dengan Arab Saudi karena kekhawatiran atas korban di Yaman awal tahun ini, para pejabat menilai peralatan dan pelatihan yang termasuk dalam penjualan baru-baru ini untuk menentukan apa yang dapat dianggap defensif.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengaku, fokus mereka adalah mengakhiri konflik di Yaman bahkan saat pihaknya memastikan Arab Saudi memiliki semua yang dibutuhkan untuk mempertahankan wilayah dan rakyatnya.

Ia juga  menambahkan Biden telah berjanji untuk mengakhiri dukungan militer Amerika Serikat dalam kampanye militer melawan Houthi.

Kongres sendiri memilih memblokir kesepakatan UEA karena khawatir kesepakatan itu akan diburu-buru tanpa jaminan yang memadai bahwa peralatan tersebut tidak akan jatuh ke tangan yang salah. Senat yang dikendalikan Republik juga  tidak membatalkan vetonya.

Anggota parlemen AS mengatakan, mereka akan lebih nyaman dengan batasan senjata ofensif, dengan banyak yang menentang keras penjualan amunisi besar-besaran yang mereka katakan telah berkontribusi pada bencana kemanusiaan di Yaman.

"Kami harus terus menjual peralatan militer kepada mitra kami di Teluk, tetapi kami harus memastikan bahwa ini benar-benar senjata pertahanan," kata Senator Demokrat, Chris Murphy dalam pidatonya di Dewan Hubungan Luar Negeri pekan ini.

Murphy, yang juga ketua subkomite Timur Tengah Komite Hubungan Luar Negeri Senat mengatakan, penjualan barang-barang seperti drone Reaper bersenjata ke UEA dapat memicu perlombaan senjata regional.

Sebelumnya Trump melihat penjualan senjata itu sebagai cara untuk menciptakan lapangan kerja Amerika Serikat. "Tapi Joe Biden tampaknya kembali ke sikap yang lebih serius tentang pelanggaran hak asasi manusia," kata seorang eksekutif industri pertahanan. (*)

Pewarta : Widodo Irianto
Editor : Ronny Wicaksono
Tags

Berita Terbaru

icon TIMES Bontang just now

Welcome to TIMES Bontang

TIMES Bontang is a PWA ready Mobile UI Kit Template. Great way to start your mobile websites and pwa projects.